Di bidang perekonomian, penerapan sistem ekonomi sangat penting bagi suatu negara untuk menjalankan dan mengembangkan perekonomiannya dengan baik.

Setiap negara memiliki penerapan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu seperti perbedaan budaya, demografis, dan sistem yang berada di dalam negara tersebut.

Salah satu sistem ekonomi yang dimana pemerintah memegang kekuasaan terbesar dinamakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando telah digunakan oleh beberapa negara dalam menjalankan perekonomiannya.

Lalu apa itu sistem ekonomi komando? Dan bagaimana penerapannya di dalam suatu negara yang menggunakannya? Simak artikel ini seputar mengenal sistem ekonomi komando di berbagai negara.

Pengertian Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando ialah sistem pada sektor perekonomian dimana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya. Di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya.

Jadi bisa dikatakan dengan sistem ini, seluruh sumber daya ekonomi milik negara dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat hampir tak memperoleh hak kepemilikan.

Cara Kerja Sistem Ekonomi Komando

Ketika sistem ekonomi ini beroperasi, pemerintah telah memiliki wewenang besar pada faktor-faktor produksinya.

Hal tersebut dikarenakan modal dan alat produksi sebagian besar dimiliki pihak pemerintah. Pihak-pihak yang terkait akan mendata semua kebutuhan dan mengelola penggunaan alat mulai dari produksi hingga proses pendistribusiannya.

Pada umumnya, negara yang menggunakan jenis sistem ekonomi komando memiliki perekonomian yang tidak berkembang.

Jika sistem ekonomi komando ini diterapkan dengan tepat, maka akan dapat menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pendapatan negara akan lebih mudah dikelola dan tentunya juga dapat ditingkatkan.

Lalu negara apa saja yang telah menggunakan bentuk sistem ekonomi ini? Berikut negara-negara penganut sistem ekonomi komando.

1. Korea Utara

Korea utara sudah menggunakan sistem ekonomi komando sejak diduduki oleh Uni Soviet di tahun 1945. Namun semenjak Uni Soviet runtuh, keadaan perekonomian Korea Utara juga menjadi jatuh drastis. Keadaan tersebut menyebabkan bencana kelaparan hebat yang telah menewaskan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa di tahun 1990an.

Tak lama setelah itu, sistem ekonomi Korea Utara telah kembali pulih dan telah dikuasai kembali oleh pihak pemerintah.

Saat itu, hampir seluruh aktivitas pengoperasian Korea Utara dikelola oleh perusahaan pemerintah, dimana para pekerjanya merupakan penduduk Korea Utara sendiri yakni sebagai pegawai negeri.

Hal itu membuat penduduk menjadi bergantung kepada pemerintah. Khususnya mengenai permasalahan makan dan minum, rumah, pekerjaan, hingga kesehatan.

Pengalokasian keuangan Korea Utara saat itu malah disalurkan untuk anggaran pembuatan bom hidrogen dan teknologi nuklir.

Oleh sebab itu, pada saat itu banyak negara-negara yang memutus atau melarang perniagaan dengan Korea Utara. Sehingga membuat Korea Utara kesulitan untuk melakukan perdagangan antar negara.

2. Kuba

Bentuk sistem ekonomi komando di Kuba hampir sama seperti sistem yang ada di Korea Utara. Kuba menggunakan sistem ekonomi komando di saat tentara sekutu Spanyol menguasai daerahnya. Saat itu, Kuba tidak menjadi sejahtera, malah terjadi bencana krisis pangan yang ekstrim bersamaan dengan Uni Soviet runtuh.

Bencana krisis pangan menjadi semakin parah karena Kuba bergantung terhadap pangan, perdagangan, dan pasokan minyak kepada Uni soviet. Lalu, pemerintah turun tangan mengatasi bencana tersebut dengan cara menciptakan lahan yang bisa dikelola bersama.

Perekonomian Kuba menjadi terpusat sehingga kegiatan ekonomi pangan menjadi lebih terstruktur. Hasil panen pangan meningkat secara perlahan sehingga kondisi pangan menjadi pulih hingga tingkap cukup. Kini Kuba mempunyai sistem pangan yang paling bersejarah.

Banyak pihak yang telah mendukung perubahan ini, khususnya para petani. Para petani mengambil peran penting dalam perubahan sistem pertanian menjadi pertanian organik.

Selain itu rumah terbuka mulai diterapkan oleh penduduk Kuba, dimana di setiap rumah memiliki lahan tempat menanam bahan pangan yang diperlukan.

3. Tiongkok

Tiongkok juga menerapkan sistem ekonomi komando ini namun dengan nama yang berbeda, yakni sistem sosialis. Tiongkok menganut sistem sosialis sebagai dasar ekonominya. Saat itu Tiongkok menganut paham komunis dan telah membentuk partai komunis.

Pada tahun 1978, Tiongkok di bawah paham politik partai komunis, mereformasi bidang ekonomi terpusat menjadi semakin kapitalis.

Munculnya kebijakan baru bernama Sosialisme Pasar yang menerapkan status kaya merupakan bagian dari kaum sosialis, sementara status miskin bukan bagian dari kaum sosialis berhasil menjadikan sektor ekonomi Tiongkok sangat berkembang hingga pada saat ini.

Selang berkembangnya perekonomian negara Tiongkok, kini mereka telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam memajukan sektor ekonomi negara dengan mengizinkan mereka bekerja mencapai kebutuhan dan keuntungan yang ingin dicapai.

Hal tersebut diperbolehkan namun harus menaati ketentuan dari pemerintah dan tidak boleh  mengganggu kepentingan umum. Akan tetapi pemerintah tetap menguasai sektor perekonomian Tiongkok di bidang perbankan, perdagangan, kebijakan fiskal, hingga pengurusan devisa.

4. Vietnam

Negara vietnam percaya akan keunggulan sosialisme. Mereka bahkan yakin akan kemenangan sosialis ketika terjadi peperangan antara blok barat dan blok timur. Kenyataannya sistem sosialis ini dalam penerapannya ternyata kurang menguntungkan di sektor ekonomi Vietnam pada saat itu.

Kemudian Vietnam menjadikan sektor pertanian sebagai andalan utama di bidang ekonomi. Namun hal itu malah menjadikan produktivitas pertanian menjadi rendah sehingga Vietnam tak mampu mengembangkan ekonomi dengan baik.

Hal tersebut juga menyebabkan Vietnam menjadi rentan akan munculnya resiko krisis pangan. Karena hal itu juga, Vietnam menjadi fokus dan memperluas hubungan antar negaranya. Itu menjadi peluang besar bagi Vietnam dalam meningkatkan perekonomian dan pertahanan.

Di tahun 1990an Partai Komunis milik Vietnam telah membuat keputusan yang berisi, pemerintah memberi peluang kepada usaha swasta dan penduduk untuk ikut andil di sektor perekonomian.

Semenjak itulah keadaan perekonomian Vietnam menjadi lebih menerima adanya pemberi modal asing. Vietnam pun mendapat bala bantuan dari hubungannya dengan negara lain yang terjalin dengan baik.

Negara-negara tersebut hingga sampai saat ini masih menggunakan sistem ekonomi komando. Sebenarnya ada banyak negara lainnya yang juga menggunakan sistem ekonomi komando ini.

Namun banyak juga yang meninggalkan sistem ini karena banyak yang gagal menerapkannya. Penyebab kegagalan tersebut adalah masih kesulitan dalam menjalankan prinsip sosialis di dalam kehidupan bernegaranya.

Itu dia sistem ekonomi komando di berbagai negara yang menganutnya. Sekian, semoga bermanfaat.