Jenis kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara sehingga ekonomi suatu negara bisa stabil dan tumbuh. Kebijakan fiskal ini adalah salah satu contoh dari kebijakan ekonomi yang berfungsi menjaga stabilitas perekonomian. 

Pemerintahan di suatu negara mempunyai hal dalam mengatur besaran pengeluaran dan penerimaan negara. Salah satu contohnya untuk mengatur penerimaan dan caranya adalah dengan menetapkan jumlah pajak untuk instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan juga mencegah inflasi serta lainnya.

Pengertian Tentang Kebijakan Fiskal

Sebenarnya di Indonesia sendiri pemerintah pernah mengeluarkan 2 kebijakan ekonomi guna menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 

Berdasarkan informasi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang penerimaan lain, pajak, utang piutang berikut pengeluaran pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti keseimbangan moneter, menunjang kestabilan ekonomi, perluasan peluang kerja dan pembangunan ekonomi.

Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan suatu pemerintah yang bertujuan menjaga pemasukan serta pengeluaran supaya ekonomi tumbuh dan stabil. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka pemerintah bisa menyesuaikan pada penerimaan serta pengeluaran negara dengan tujuan mencapai kestabilan ekonomi dan pembangunan.

Dalam menerapkan kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan mengubah pajak yang termasuk salah satu dari instrumen kebijakan dan juga mempunyai peran menjadi sumber untuk pendapatan negara yang berguna dalam membiayai pembangunan. Contoh pembiayaan pembangunan yang sering dijumpai adalah pembangunan stasiun, jalan halte dan yang lainnya.

Perlu Anda ketahui juga bahwa kebijakan fiskal berada di kewenangan BKF atau Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

Tujuan Menerapkan Kebijakan Fiskal Bagi Suatu Negara

Tujuan utama menerapkan kebijakan fiskal untuk suatu negara atau di negara Indonesia adalah:

1. Menjaga Stabilitas Harga

Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas harga di suatu negara. Pastinya Anda pernah melihat berita mengenai kenaikan komoditas, seperti bahan bakar, bahan makanan dan yang lainnya. Naik dan turunnya harga tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya penimbunan stok jadi barang tersebut langka atau tingkat permintaan pasar dan yang lainnya.

Tujuan dengan menerapkan kebijakan fiskal adalah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang banyak terjadi dan menyebabkan stabilitas harga jadi terganggu dan komoditas tidak terjangkau untuk masyarakat. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal tersebut supaya oknum yang tidak bertanggungjawab tidak melakukan praktik kecurangan.

Hal ini akan menguntungkan masyarakat supaya mereka bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti bahan makanan dengan harga yang stabil.

2. Meningkatkan SDM dan Menurunkan Angka Pengangguran

Kebijakan fiskal juga memiliki tujuan untuk meningkatkan SDM dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Seperti yang kita ketahui masalah besar yang sedang kita alami di bidang perekonomian adalah jumlah pengangguran semakin banyak bahkan di usia produktif. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka diharapkan dapat menangani masalah peningkatan jumlah pengangguran dengan melakukan program meningkatkan kualitas SDM bagi masyarakat.

Apabila kualitas SDM masyarakat Indonesia meningkat, maka tenaga kerja pada usia produktif mempunyai keahlian dan juga kompetensi yang cukup memadai pada dunia kerja, baik di dalam negeri atau internasional. Dengan begitu, secara tidak langsung pemerintah bisa menaikkan taraf ekonomi negaranya dengan baik karena bisa mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat dengan kebijakan fiskal.

3. Mendorong Laju Investasi

Jenis transaksi besar pada dunia perekonomian adalah nilai investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka laju investasi bisa didorong dengan tujuan bisa meningkatkan kepercayaan serta perekonomian bagi para investor. Hal ini karena terjadi kestabilan ekonomi di suatu negara dan hal ini sangat berpengaruh untuk mendorong laju investasi.

Apabila investasi baik, maka bisa membuat investor tertarik untuk berinvestasi dan negara juga bisa menarik nilai pajak lebih banyak dari sana. Kebijakan fiskal sangat menguntungkan bagi pelaku pasar modal. Itulah sebabnya pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal dengan baik demi laju investasi semakin meningkat di Indonesia.

4. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi Negara

Kebijakan fiskal juga memiliki tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik dan diharapkan bisa menciptakan inovasi baru di bidang perekonomian. Di dalam dunia bisnis, inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan bisnis tersebut dengan baik kedepannya.

Nah, supaya pertumbuhan ekonomi di suatu negara bisa meningkat, maka pemerintah harus memperbaiki masalah yang terjadi. Contohnya adalah pada sektor korporat, usaha mikro hingga perbankan. Perekonomian suatu negara diharapkan bisa tumbuh dengan baik dengan menerapkan kebijakan fiskal.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Tujuan menerapkan kebijakan fiskal oleh pemerintah di suatu negara yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Diharapkan pemerintah bisa berperan pada program peningkatan kesejahteraan dan juga perlindungan sosial. Contohnya adalah dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan pencetusnya adalah Kementerian Keuangan.

Tujuannya adalah agar masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah bisa bertahan setelah terdampak pandemi Covid-19. Lalu hal ini juga bisa membuat kestabilan ekonomi bisa terjaga dengan baik dan juga masyarakat bisa merasakan dampaknya perubahannya secara cepat dan langsung oleh masyarakat Indonesia.

Seperti itulah beberapa contoh tujuan menerapkan kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk Indonesia.

Jenis-jenis dari Kebijakan Fiskal di Indonesia

Jenis kebijakan fiskal yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 segi, yaitu segi teoritis, penerapan dan neraca pembayaran. Nah, selengkapnya mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal di Indonesia berdasarkan 3 segi tersebut adalah:

Segi Teoretis

Jenis kebijakan fiskal yang dilihat dari segi teoritis juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan terencana, fungsional dan insidental:

1. Kebijakan Fiskal Terencana atau Disengaja

Kebijakan fiskal terencana adalah kebijakan yang digunakan untuk memanipulasi anggaran negara. Umumnya kebijakan terencana diterapkan dengan tujuan agar bisa menghadapi permasalahan yang terjadi pada suatu negara seperti contohnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal terencana adalah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan selama masa pandemi dan juga relaksasi pajak usaha.

2. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fungsional merupakan kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan ekonomi secara makro dan biasanya dampaknya akan terlihat pada waktu yang cukup lama. Contoh kebijakan fungsional yang bisa kita temui adalah adanya bantuan pendanaan start-up, beasiswa kuliah dan yang lainnya.

3. Kebijakan Fiskal Insidental

Kebijakan fiskal insidental merupakan kebijakan fiskal dari segi teoretis yang berfungsi untuk menetapkan keputusan atau aturan dengan tujuan melindungi kestabilan ekonomi untuk sektor non pemerintah. Contoh penerapan kebijakan fiskal insidental adalah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET.

Begitulah beberapa contoh jenis kebijakan fiskal yang dilihat dari segi teoretis yang perlu dipahami.

Segi Penerapan

Dari segi penerapannya kebijakan fiskal juga dapat dilihat di masyarakat dan terdapat 2 jenis kebijakan fiskal yang bisa diterapkan, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang berguna sebagai kebijakan menurunkan belanja pemerintah serta menaikkan pajak. Fungsi penerapan kebijakan fiskal kontraktif di suatu negara adalah untuk pencegahan terjadinya inflasi dan juga mengurangi rasionya.

2. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat terjadinya penurunan ekonomi di suatu negara dengan cara meningkatkan anggaran belanja dan menurunkan ataupun menaikkan pajak di sektor tertentu saja.

Fungsi penerapan kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk menaikkan daya beli barang di pasar jadi perusahaan dapat melakukan produksi tanpa PHK karyawannya.

Segi Neraca Pembayaran

Kebijakan fiskal juga bisa dilihat dari segi neraca pembayarannya dan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Surplus

Merupakan kebijakan yang dilakukan pada saat pengeluaran lebih sedikit dibandingkan dari pemasukan. Fungsi penerapan kebijakan fiskal surplus adalah untuk mencegah terjadinya inflasi.

2. Kebijakan Fiskal Seimbang

Merupakan kebijakan yang dilakukan demi menjaga keseimbangan pengeluaran dan pemasukan suatu negara. Fungsi penerapan kebijakan fiskal seimbang adalah supaya negara tidak memiliki banyak hutang. Meskipun terlihat positif, namun regulasi fiskal seimbang ini tetap mempunyai risiko yang besar. Hal ini karena tidak semua negara memiliki kemampuan dalam memenuhi semua kebutuhan warganya.

3. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan dinamis merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pada kapan saja saat negara membutuhkannya.

4. Kebijakan Fiskal Defisit

Nah, terakhir adalah kebijakan fiskal defisit yang merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi adanya kekurangan pemasukan dari pengeluaran di suatu negara. Contoh penerapan kebijakan fiskal defisit adalah berhutang ke luar negeri atau ke negara lain.

Instrumen dari Kebijakan Fiskal di Indonesia

Instrumen kebijakan fiskal adalah beberapa sektor yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilitasan ekonomi makro suatu negara. Nah, instrumen-instrumen kebijakan fiskal yang ada di Indonesia contohnya adalah:

1. Pengeluaran Belanja

Salah satu contoh instrumen kebijakan fiskal yang ada di Indonesia adalah pengeluaran belanja negara. Hal ini biasanya dapat dikurangi maupun ditambah berdasarkan dengan kebutuhannya. Jika neraca pembayaran di suatu negara defisit, maka langkah pemerintah yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran belanja pada sektor tertentu, seperti penundaan pembayaran THR untuk PNS dan yang lainnya.

2. Pajak

Merupakan salah satu instrumen fiskal paling penting di suatu negara. Biasanya pajak ini dari semua sektor domestik maupun luar negeri. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa memanipulasi pajak dengan cara melakukan pengurangan, penundaan, penambahan atau peniadaan tergantung dengan keadaan.

3. Obligasi Publik

Obligasi publik merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ada di Indonesia dan menjadi yang terakhir. Instrumen kebijakan fiskal ini merupakan penerbitan dari obligasi maupun surat utang untuk warna negara. Beda dengan utang luar negeri karena obligasi publik mempunyai coupon rate maupun bonus komisi apabila pemerintah mengembalikan pinjaman kepada masyarakat.

Itulah dia beberapa contoh instrumen kebijakan fiskal yang bisa kita temui di Indonesia dan bisa dipelajari dengan baik.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Saat ini ada beberapa contoh kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia dan sering kita jumpai, yaitu:

1. Subsidi BBM dan Gas

Salah satu contoh kebijakan fiskal yang sering dijumpai di Indonesia adalah pemberian subsidi BBM dan Gas. Tujuan menerapkan kebijakan fiskal pada bidang bahan bakar ini adalah untuk melancarkan mobilitas dan juga transaksi ekonomi masyarakat.

2. Tax Amnesty

Tax amnesty juga merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia dan pastinya Anda sering mendengarkan istilah satu ini. Tax amnesty merupakan pembebasan pajak seperti pengurangan maupun peniadaan dengan kurun waktu tertentu untuk masyarakat yang ingin melaporkan kekayaan yang mereka miliki.

3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi atau HET

Contoh kebijakan fiskal di Indonesia yang terakhir adalah penetapan harga eceran tertinggi atau sering disebut dengan HET. Penetapan harga jual maksimum harus diperhatikan pada jenis barang tertentu menggunakan kebijakan HET tersebut. Jenis barang yang menerapkan HET ini adalah obat-obatan hingga bahan sembako.

Itulah beberapa contoh kebijakan fiskal yang umum dan kita dapatkan di Indonesia.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Suatu negara biasanya menerapkan dua jenis kebijakan seperti kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi perekonomian di negara tersebut. Meskipun kedua jenis kebijakan ini memiliki tujuan yang sama, namun ada beberapa perbedaannya, yaitu:

1. Cara Kerjanya

Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter bisa dilihat dari segi cara kerjanya untuk menyelesaikan masalah perekonomian. Di Indonesia sendiri jika ingin meningkatkan perkembangan di bidang ekonomi, maka Kementerian Keuangan dan sejumlah instansi yang berkaitan akan menerapkan kebijakan fiskal. Contohnya dengan cara memotong pajak tertentu dengan tujuan untuk mendorong UMKM dan memberikan bantuan tunai ke pelaku UMKM.

Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga acuan atau memberikan jaminan likuiditas ke bank umum lainnya. Dengan begitu, bank tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan kredit. Keuntungannya nasabah akan semakin banyak yang mengajukan kredit.

2. Regulator

Dilihat secara regulatornya, keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar. Kebijakan fiskal umumnya diatur oleh Kementerian Keuangan dan sejumlah instansi yang terkait, seperti contohnya Direktorat Jenderal Pajak.

Kebijakan moneter diatur oleh Bank Indonesia dan kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya terhadap DPR.

3. Dampak Terhadap Nilai Tukar

Kebijakan ekonomi makro cukup berpengaruh terhadap nilai tukar, namun dampaknya akan berbeda-beda. Dampak terhadap nilai tukar pada kebijakan fiskal biasanya tidak langsung, khususnya terhadap nilai tukar rupiah dan rupiah ke dolar. Contoh kebijakannya adalah adanya peningkatan pajak impor bagi barang mewah yang berdampak dengan pendapatan negara.

Pendapatan negara semakin meningkat, pengusaha mengurangi impor barang dan juga nilai tukar rupiah ke dolar bisa stabil. Pada kebijakan moneter biasanya peningkatan suku bunga acuan dapat menyebabkan investor dari luar negeri tertarik membeli rupiah bahkan memasok dolar. Keuntungannya nilai tukar rupiah ke dolar jadi meningkat.

4. Instrumen

Perbedaan terakhir adalah dilihat dari instrumen yang dipakai untuk menyelesaikan masalahnya. Instrumen yang digunakan pada kebijakan fiskal lebih beragam, seperti meningkatkan pendapatan negara dari pajak atau non pajak hingga mengurangi pendapatan dengan cara menaikkan subsidi.

Instrumen moneter atau yang dilakukan oleh Bank Indonesia biasanya menjalankan suatu langkah, seperti kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan kredit selektif, menentukan target ekonomi makro seperti inflasi hingga cadangan kas minimum.

Nah, jadi itulah penjelasan mengenai pengertian, tujuan dan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang bisa Anda pahami di suatu negara.